Tema tersebut sesuai bentuk harapan dari warga Pakel Kabupaten Banyuwangi untuk secepatnya terselesaikan konflik sosial dan ingin hidup damai dan berdampingan tanpa adanya konflik.
Maka dari itu Polresta Banyuwangi menginisiasi diadakan diskusi bersama, antara perwakilan warga Desa Pakel, BPN, perwakilan harta waris, beserta awak media.
Diskusi tersebut dipimpin secara langsung Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si dan diikuti perwakilan warga Desa Pakel, Ahli Waris, Forsuba, dan BPN.
“Harapannya dengan dialog ini apa yang menjadi polemik terkait lahan di Pakel ini segera tuntas, dan Kamtibmas tetap kondusif,”ujar Kombes Pol. Nanang saat membuka dialog di Resto Mojopahit, Senin (10/6).
Ahli waris keturunan Pak Senin pemilik Akta 1929 mengatakan untuk kejelasan tentang tanah Pakel tersebut agar cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut.
“Saya ingin minta kejelasan tanah tersebut agar tidak berlarut-larut,” tegas Rudi
Rudi mengatakan mulai sejak dulu Pakel itu ada konflik, maka dari itu Ia berharap untuk Polresta Banyuwangi dan semua pihak yang terkait dapat memfasilitasi dialog.
”Dari isi hati saya dari dulu ingin agar Pakel damai dan agar kami warga Pakel hidup dengan tenang dan berkonsentrasi dalam bekerja,” kata Rudi, Senin (10/6).
Abdullah Rafsanjani yang berperan sebagai pendamping Ahli waris mengatakan bahwa ahli waris yang mempunyai akta 1929 bahwa tanah tersebut milik warga Pakel.
“Tetapi mulai tahun 1990 tanah Pakel sudah dikuasai perkebunan sehingga saat itu kami berklasifikasi bersurat kepada BPN,”kata Abdullah.
Menurut surat yang diberikan BPN kepada pihak Abdilllah bahwa tanah yang dikuasi PT.Bumisari adalah tanah negara sesuai dengan sertifikat HGU nomor 00295, HGU nomor 00296, dan HGU nomor 00297 yang diterbitkan Kepala BPN tanggal 12 September 2019.
”Saya juga membuat surat somasi kepada rukun tani untuk yang tidak berkepentingan keluar dari desa Pakel ,” tegas ketua Forsuba ini.
Sementara itu Korsub Pengendalian penanganan sengketa BPN Banyuwangi,Eko menyampaikan bahwa menerbitkan sertifikat banyak aturan yang harus diselesaikan mulai berkas dan peninjauan langsung.
Jika terjadi sengketa jalan keluar yang diambil adalah jalur mediasi ,jika dalam mediasi tidak menujukan titik terang boleh mengajukan surat ke Pengadilan Negeri .
“Kami BPN siap bermediasi di Pengadilan Negeri ( PN) dan kami akan patuh akan putusannya,”ujar Eko.
Jika dalam pelaksanaan mediasi BPN salah dalam menginput data, Eko mengatakan boleh mengajukan ke PTUN dan jika ditetapkan kekeliruan terbitnya sertifikat tersebut akan dibatalkan.
“Jika ada niatan penyelesaian dengan baik, kita BPN siap mengawal sampai tuntas,” ungkap Eko.
Hak-hak lama dahulunya diakui oleh negara diatur dalam UU Agraria. Selama bukti-bukti sah menurut hukum dan ada penguasaan fisik, maka BPN secara syarat formil lengkap dan tidak ada sengketa maka akan kita proses penerbitan sertifikat.
”Jika syarat Formil lengkap dan tidak ada sengketa pihak ahli waris boleh mengajukan penerbitan sertifikat,” tegasnya Eko.
Kami berharap kepada rukun tani untuk segera meninggalkan tanah Pakel karena tanah Pakel adalah sah milik negara.
Dan kami juga berharap kepada Pihak kepolisian untuk bertindak tegas dalam konflik ini untuk menjadikan pakel Damai dan Sejahtera.
“Kami ahli waris pakel berharap, jika tanah tersebut sah milik negara kami meminta untuk semua warga pakel Legowo atas hal ini agar konflik ini tidak berkelanjutan,” pungkas Rudi.(**)
Comments
Post a Comment